Oleh Frans Obon

ENDE — SALAH SATU sisi yang mencuat dalam masalah tambang adalah pengklaiman hak atas tanah. Pemerintah termasuk jago memberi label baik melalui pernyataan politik mereka maupun melalui regulasi yang mereka tetapkan. Lahan-lahan yang belum digarap secara retoris sering disebut lahan tidur dan lahan kosong. Pada waktunya lahan kosong ini dianggap sebagai tanah tak bertuan, bukan milik masyarakat lokal, melainkan milik negara. Lalu, merasa sebagai representasi negara pemerintah boleh menggunakan dan memberikannya kepada siapa saja atas nama kepentingan negara dan atas nama kepentingan rakyat. Tapi dia tidak sadar bahwa negara berkewajiban melindungi hak warga negaranya termasuk dari perampasan hak masyarakat oleh negara.

Dalam masalah tambang, klaim pemerintah atas lokasi tambang sebagai tanah negara hanya karena belum digarap dan belum mendapatkan sertifikat dari pemerintah adalah menyesatkan.

Masyarakat punya sejarah atas tanahnya. Dalam masyarakat lokal kita kenal hak ulayat. Jadi, menyesatkan kalau pemerintah mengklaim tanah yang belum tergarap sebagai tanah tak bertuan dan disebut sebagai tanah negara. Pemerintah tidak bisa atas nama kepentingan negara melanggar begitu saja hak pribadi tiap-tiap warga negaranya. Malah dalam konteks kita sebaliknya dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi masyarakat lokalnya sendiri. Seorang bupati dan wakil bupati yang lahir dari rahim masyarakat lokal mesti mempertahankan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, bukan menjual masyarakat lokalnya untuk kepentingan pemodal.

Dalam banyak kasus di Flores, pemerintah buat satu proyek. Masyarakat menyerahkan tanah. Proyek itu hanya satu tahun. Tapi tanah sudah terlanjur diserahkan dan menjadi pemiki pemerintah. Tanah itu tidak bisa dikembalikan ke masyarakat lokal. Ini saja sudah satu bentuk perampasan hak masyarakat lokal dan mencabut mereka dari tanah kelahirannya.

Kita mesti menghentikan semua tindakan-tindakan pemerintah yang terus menerus mengorbankan masyarakat lokalnya, masyarakat yang mereka kampanyekan ketika Pilkada. Jangan lagi kita korban petani.

Edisi, 30 Juni 2009 | bentara