LEWOLEBA — Masyarakat Lembata mengeluh soal pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembata. Keluhan mereka disampaikan oleh Komisi C DPRD Lembata dalam pandangan umumnya. Intinya rumah sakit milik pemerintah itu tidak maksimal melayani masyarakat. Obat selalu kurang.

Masyarakat disuruh membeli obat di apotik-apotik. Cara seperti ini dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakberesan pelayanan rumah sakit.

Keluhan terhadap pelayanan rumah sakit umum seperti ini seingat kita bukan baru pertama kali disampaikan oleh Dewan. Beberapa waktu lalu, keluhan serupa pernah diutarakan dalam sidang seperti ini. Masalahnya sekarang apakah pandangan umum DPRD ini sebuah copy paste dari pandangan yang sama atau masalah yang sama tidak pernah tuntas ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kuat dugaan kita keluhan yang sama muncul karena memang pemerintah terkesan tidak serius membenahi pelayanan publik pemerintahan.

Lembaga publik pemerintahan seperti rumah sakit tugas utamanya memang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu anggaran pegawai dan anggaran pembelian obat serta seluruh kebutuhan rumah sakit dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah( APBD). Karena itu tidak ada alasan pelayanan rumah sakit tidak maksimal. Sudah seharusnya pihak rumah sakit berdasarkan pengalaman mereka tahu obat-obat yang amat vital yang dibutuhkan masyarakat di suatu daerah. Karena itu kelangkaan obat mestinya tidak terjadi.

Karena tidak beres dalam hal yang vital ini, maka masyarakat menduga bahwa para dokter dan para medis melakukan inside trading. Mereka sengaja tidak menyediakan obat-obat di rumah sakit umum dan sebagai gantinya mereka menyuruh pasien dan keluarganya membeli obat di apotik. Maka dugaan ada kerja sama yang saling menguntungkan antara dokter dan para petugas medis dengan apotik-apotik. Tindakan demikian tentu merugikan masyarakat dan merugikan daerah.

Masyarakat dirugikan karena dia harus pergi ke apotik lagi, membuang-buang waktu mereka padahal mereka punya kemampuan membeli. Di sisi lain daerah dirugikan. Karena keuntungan dari penjualan obat tidak masuk ke kas daerah, yang pada gilirannya tidak memberi keuntungan kepada rakyat.

Sudah banyak sekali keluhan disampaikan mengenai pelayanan publik di rumah sakit pemerintah. Hal krusial yang membuat masalah ini terulang terus di rumah sakit milik pemerintah adalah faktor kepemimpinan.

Jika saja ada kepemimpinan yang kuat, kemampuan mengontrol seluruh kinerja paramedis dan mendorong energi bersama semua stakeholder di rumah sakit, maka pelayanan akan berjalan maksimal. Karena masyarakat akan mengikuti dan mentaati seluruh aturan main yang digariskan pihak rumah sakit. Kuncinya di sini. Tanpa faktor ini, masalah akan terus berulang.

— frans obon

Edisi, 3 Juli 2009 | bentara