Oleh FRANS OBON

RUTENGPemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah berjalan hampir 15 tahun. Namun tujuan Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi pada tingkat lokal tidak tercapai.

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santo Paulus Ruteng Romo John Boylon Pr di ruang kerjanya, Senin (14/12) mengatakan, Pilkada langsung saat ini agak superfisial. Menurut Romo John, perubahan orientasi pemilihan di kalangan rakyat berubah begitu cepat.

“Pilkada langsung telah menjadi sesuatu yang superfisial. Ada fenomena di masyarakat bahwa apa yang terjadi sebelum hari H dan apa yang terjadi pada hari H sangat berbeda jauh. Kecenderungan sebelum hari H berbeda sangat jauh dengan hasil yang diperoleh pada hari H. Dengan demikian, ada faktor X yang membuat perubahan orientasi pilihan rakyat,” kata Romo John.

Menurut Romo John, ada begitu banyak cerita di seputar Pilkada yang mencerminkan bahwa Pilkada langsung yang bertujuan memperkuat demokrasi pada tingkat lokal berjalan di luar etika politik yang baik dan benar. Konflik dalam Pilkada memperlihatkan bahwa ada kelompok yang tidak puas dengan proses yang ada.

Falsafah budaya lokal Manggarai bantang cama reje leleng dan tradisi menerima kekalahan sebagai bagian dari fatsun politik lokal pada masa lalu sekarang seakan menjadi sesuatu yang asing dalam proses Pilkada langsung saat ini.

Disparitas antara tujuan demokrasi modern yang tercermin dalam Pilkada langsung dan falsafah budaya lokal Manggarai yang semestinya kompatibel, menurut Romo John, melahirkan demokrasi dalam Pilkada sebagai sesuatu yang superfisial. Sumber lahirnya demokrasi superfisial ini adalah ciptaan partai politik.

Romo John Boylon Pr
Romo John Boylon Pr

“Demokrasi menjadi sesuatu yang superfisial pertama-tama diciptakan oleh partai politik. Tidak ada demokrasi di dalam partai politik, terutama dalam penentuan pasangan calon,” katanya.

Selain itu, elite politik telah berperan besar dalam proses demokrasi superfisial ini. Elite politik tidak menghargai etika politik yang baik dan benar.

“Saya harus mengatakan dinamika politik kita sekarang ini dikuasai oleh persekongkolan orang yang punya modal dan kekuasaan. Oleh karena itu Pilkada langsung tidak melahirkan masyarakat yang cerdas politik, tetapi sebaliknya masyarakat dininabobokan oleh elite politik dengan bertindak sebagai donatur dadakan,” katanya.

Sikap seperti ini, menurut Romo John, terus berlangsung setiap kali Pilkada. “Kelihatannya dipelihara untuk kepentingan politik yang tujuannya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih sebagai cara untuk kepentingan politik kekuasaan elite politik,” katanya.

Sementara itu Frederik Robinson, warga setempat mengatakan, Pilkada langsung bagi rakyat hanya sebatas memberikan suaranya di tempat pemungutan suara untuk memilih salah satu pasangan yang ada. Namun mengapa mereka memilih pasangan tertentu, ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Menjadi pemilih yang cerdas belum begitu terlihat. Isu-isu primordial suku masih menjadi hal yang dominan. Masyarakat tidak cukup cerdas dan waktu untuk menelaah berbagai isu yang dimainkan elite politik dan timnya,” kata Edy, sambil menambahkan, mengharapkan Pilkada langsung memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput, masih terlalu jauh.